Daftar Gaji Pokok PNS / ASN Terbaru Berdasar PP Nomor 15 Tahun 2019

OSZ : Daftar Gaji Pokok PNS / ASN Terbaru Berdasar PP Nomor 15 Tahun 2019

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di awal tahun 2019 ini mendapatkan kenaikan gaji pokok terbaru. Gaji Pokok terbaru ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 

PP Nomor 15 Tahun 2019 yang dijadikan acuan tentang Gaji Pokok PNS Tahun 2019. Berikut Daftar Gaji Pokok PNS terbaru yang berdasar pada PP Nomor 15 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 lalu. 





Download file PP Nomor 15 Tahun 2019 : Unduh Disini

Download juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. 

Download file Perpres Nomor 16 Tahun 2019 : Unduh Disini

Demikian informasi mengenai Daftar Gaji Pokok PNS / ASN Terbaru Berdasar PP Nomor 15 Tahun 2019, semoga bermanfaat. 


Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

OSZ : Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaa Peserta Didik Baru Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Tujuan Juknis PPDB 
  1. Menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan. 
  2. memberikan pedoman kepada kepala madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan pesert didik baru di madrasah. 
Persyaratan Usia 
  • RA, berusia 4-5 tahun (Kelompok A) dan 5-6 tahun (Kelompok B)
  • MI berusia paling rendah 6 tahun. Calon siswa dengan usia kurang dari 6 tahun yang memilki bakat istimewa dapat diterima dengan dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  • MTs, paling tinggi berusia 15 tahun dan telah memiliki ijazah dari jenjang sebelumnya.
  • MA dan MAK, paling tinggi berusia 21 tahun dan telah memiliki ijazah dari jenjang sebelumnya.

Jumlah Siswa Dalam Satu Rombongan Belajar 
  • Untuk MI, jumlah siswa maksimal 28 siswa/rombel. 
  • Untuk MTs, jumlah siswa maksimal 32 siswa/rombel
  • Untuk MA, jumlah siswa maksimal 36 siswa/rombel
  • Untuk MAK, jumlah siswa maksimal 36 siswa/rombel
  • Untuk MILB (Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa), jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 5 peserta didik
  • Untuk MTsLB (Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa) dan MALB (Madrasah Aliyah Luar Bias) jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 8 peserta didik
Download Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 

Bagi sahabat OSZ yang ingin membaca lebih lengkapnya silahkan download saja Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK pada link yang telah disediakan. 

Link Download : 


Demikian informasi mnegenai Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK semoga bermanfaat bagi sahabat semua. 

Revisi Juknis Pembayaran TPG 2019 Guru Madrasah di Ekuivalensi Tugas Tambahan

OSZ : Revisi Juknis Pembayaran TPG 2019 Guru Madrasah di Ekuivalensi Tugas Tambahan

Setelah beberapa bulan yang lalu telah dirilis Juknis Pembayaran TPG 2019 Guru Madrasah berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7263 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019, ada beberapa perubahan atau revisi pada juknis tersebut di bagian Ekuivalensi Tugas Tambahan.

Melihat surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 0360/DJ.I/01/2019 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2019 berikut perubahan-perubahannya : 

Jumlah Siswa per-Rombel dan Jumlah Rombel

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian A. Kriteria nomor 8 mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar diberikan dispensasi dengan ketentuan bahwa Kepala Madrasah membuat surat pernyataan tertulis diatas materai yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan :
  1. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak mengganggu mutu pembelajaran.
  2. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru.
  3. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.
Tugas Tambahan Lain Guru - pada nomor 21 

NO
SEMULA
PERUBAHAN
1
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Wali Kelas 2 JTM
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Wali Kelas 6 JTM
2
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Pembina OSIS 2 JTM
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Pembina OSIS 6 JTM
3
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Pembina Ekstrakurikuler 2 JTM
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Pembina Ekstrakurikuler 6 JTM
4
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Koordinator PPKB/PKG/BBK pada MAK 2 JTM
Ekuivalensi Tugas tambahan lain guru sebagai Koordinator PPKB/PKG/BBK pada MAK 6 JTM

Penghentian Pembayaran ( halaman 26 huruf b )

SEMULA
 (Juknis TPG 2019)
PERUBAHAN
(SE Revisi Juknis TPG)
Memasuki usia pensiun sesuai PP 11 Tahun 2017 bagi Guru PNS atau 60 (enam puluh) tahun bagi Guru Bukan PNS
Memasuki usia pensiun sesuai PP 11 Tahun 2017 bagi Guru PNS atau maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Guru Bukan PNS

Perpajakan ( halaman 27 nomor 2 )

SEMULA
(Juknis TPG 2019)
PERUBAHAN
(SE Revisi Juknis TPG)
Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dikenakan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan
Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dikenakan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah bruto untuk setiap kali pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud pada angka 2 huruf d.

Download  Revisi Juknis Pembayaran TPG 2019 Guru Madrasah 

Bagi sahabat OSZ yang membaca lebih jelas di Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 0360/DJ.I/01/2019 silahkan download pada link yang telah disediakan : 

Link Download : Unduh Disini

Demikian informasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semua. 

Download Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2019

OSZ : Download Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2019

Dalam rangka sebagai acuan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah pada tahun anggaran 2019 Dirjen Pendidikan Islam telah mengeluarkan SK Nomor 511 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun Anggaran 2019. 

Juknis ini meliputi petunjuk penyaluran dana bantuan BOS untuk tingkat MI, MTs dan MA. Besar biaya satuan BOS 2019 yang diterima madrasah berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

Rp. 800.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Rp. 1.000.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Rp. 1.400.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Aliyah (MA)

Untuk waktu penyaluran dana BOS. Pada tahun anggaran 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2019, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dan semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. 

Download Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2019

Semua madrasah wajib mempelajari dan berpedoman pada Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2019 dalam penyaluran dana tersebut. Bagi sahabat yang membutuhkan file silahkan download langsung pada link yang telah disediakan. 

Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2019 : DOWNLOAD DISINI

Demikian semoga bermanfaat bagi sahabat semua.

Download Juknis Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2019

OSZ Download Juknis Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2019

Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada tanggal 31 Desember 2018 lalu telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7264 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Tahun 2019. Dengan adanya juknis tersebut maka dana tunjangan insentif bagi guru madrsah yang bukan PNS dapat dicairkan. 

Salah satu pertimbangan Dirjen Pendis memberikan Tunjangan Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ini dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada Madrasah, perlu pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraannya. 

Tunjangan Insentif GBPNS Tahun 2019 

Sasaran atau penerima tunjangan insentif guru tahun 2019 dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Sasaran
  1. Berstatus sebagai guru Madrasah.
  2. Bukan PNS pada Kementerian Agama.

2. Kriteria
Kriteria guru Madrasah penerima tunjangan insentif sebagai berikut :
  1. Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
  2. Belum 1ulus Sertifikasi Guru.
  3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nonror Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
  4. Aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
  5. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-lV;
  6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama ;
  7. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
  8. Belum memasuki usia pensiun;
  9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain Madrasah Kementerian Agama;
  10. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
3. Nominal Tunjangan Insentif

  1. Besar tunjangan insentif adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puruh ribu rupiah) per orang per bulan. Jumlah itu diberikan kepada guru dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  1. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, hanya menerima Tunjangan Insentif (Rp. 250.000,- per bulan, meskipun mengajar pada 2 (dua) Madrasah atau lebih.
4. Penghentian Pemberian Tunjangan Insentif

Tunjangan Insentif dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersanqkutan:
a. Meninggal dunia;
b. Berusia 60 (enam puluh) tahun;
c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru
d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru Agama atau di instansi lainnya;
e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada Madrasah.

Link Download :


Demkian informasi mengenai Juknis Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2019 semoga bermanfaat bagi sahabat semua. 
Back To Top