Petunjuk Teknis Penyaluran Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018

OSZ : Petunjuk Teknis Penyaluran Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018 

Sebuah angin segar bagi para Guru Non PNS Madrasah setelah ada kegalauan di tahun lalu karena dihapusnya tunjangan fungsional guru sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dalam PP tersebut terdapat ketentuan yang menghapus pemberian tunjangan fungsional guru.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama menjadi solusi bagi guru-guru non PNS madrasah yang tahun lalu tunjangannya tidak bisa diterima. Setelah menunggu beberapa bulan dan berharap-harap cemas juga akhirnya juknisnya pun keluar berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 484 Tahun 2018 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri (Non PNS) Pada Madrasah Tahun 2018. Dengan keluarnya juknis ini maka proses penyaluran Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018 dapat dilakukan. 

Berikut saya sampaikan persyaratan penerima Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018

1. Persyaratan Guru Penerima Insentif
  • Guru Non PNS di RA atau madrasah
  • Aktif mengajar di RA atau Madrasah dan terdaftar di Simpatika
  • Belum lulus sertifikasi
  • Memiliki NPK (Nomor PTK Kemenag) atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
  • Aktif mengajar di satminkal binaan Kemenag minimal 2 tahun berturut-turut
  • Memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV
  • Bertugas pada Ra atau madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggara pendidikan dari Kemenag
  • Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kemenag
  • Belum memasuki usia pensiun
  • Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama
  • Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif

Sebagai bukti guru terdaftar aktif di Simpatika maka para calon penerima wajib untuk memiliki:

  • Bukti keaktifan sebagai guru pada semester berjalan berupa print out S25a atau Kartu PTK dari Simpatika
  • Cetak Surat Keputusan Layak Tunjangan Insentif Guru Madrasah Bukan PNS dari Simpatika (fitur akan segera dimunculkan di Simpatika)
2. Besar Insentif

Besaran Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018 yang diberikan yaitu sebesar Rp. 250.000,- / bulan. Bagi guru yang mengajar di dua madrasah tidak bisa diajukan dua-duanya karena akan terbaca dalam sistem di SIMPATIKA, jadi ajukanlah berdasarkan satminkal guru tersebut. 

3. Juknis Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018

Bagi sahabat yang ingin mendownload file Juknis Insentif Guru Non PNS Madrasah Tahun 2018, silahkan download pada link yang telah disediakan. 

Link Download : 


Guru Madrasah teruslah berkarya, teruskan perjuangan, balasan terbesar akan dihadiahkan Allah kepadamu atas keikhlasanmu. 


Kumpulan Juknis SIMSARPRAS Untuk RA, MI, MTs dan MA Tahun 2018

OSZ : Kumpulan Juknis SIMSARPRAS Update Tahun 2018

Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) yang dikelola oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Dirjen Pendis Kementerian Agama RI terus memperbaiki system pelayanan dan panduan atau juknis pengajuan proposal kini telah terperinci sesuai menu yang tersedia.

Dalam meningkatkan pelayanannya Website SIMSARPRAS membuat Kuesioner Evaluasi Penggunaan Web SIMSARPRAS untuk peningkatan pelayanan yang diisi oleh operator tingkat Madrasah/Lembaga, Kemenag Kab./Kota, dan Kemenag Provinsi. 

Website SIMSARPRAS : Klik Disini
ISI KUESIONER : Klik Disini 

Untuk mengunduh file Juknis Pengajuan Proposal silahkan klik di link yang telah disediakan : 










Semoga bermanfaat ...!!!
  

Petunjuk Teknis Anugrah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2018

OSZ : Petunjuk Teknis Anugrah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2018

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang merupakan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi persaingan global dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang bermutu memberikan sumbangan dalam menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Mengingat pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan madrasah yang berdedikasi dan berprestasi dalam meningkatkan profesinya, maka sudah sepantasnyalah kepada guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan diberikan penghargaan yang layak.

Sistem penghargaan dalam bentuk “Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah” perlu dilakukan secara ketat, transparan dan terukur, sehingga dapat memberi rasa kebanggaan yang dapat memotivasi para guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan untuk meningkatkan tugas-tugas profesinya, yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan era global yang berbasis keunggulan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah, peran guru dan tenaga kependidikan madrasah sangat penting dan strategis. Tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pemimpin, motivator dan supervisor serta mitra kerja sangat menentukan, dan oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan yang efektif. Selain itu, bagi mereka yang memiliki komitmen tinggi, kinerja yang bagus, prestasi dan inovasi untuk kemajuan RA dan Madrasah, selayaknyalah memperoleh pengakuan dan apresiasi dari semua pihak terkait, khususnya Kementerian Agama selaku instansi pembina dan pengguna. Hal ini penting agar semangat kerja, kreativitas, dedikasi dan komitmen serta kinerja mereka dapat terus terpelihara dan meningkat dari waktu ke waktu.

Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah tingkat nasional ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada mereka yang memiliki dedikasi, kompetensi, kinerja dan prestasi tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan potensi peserta didik/masyarakat, pengembangan satuan pendidikan dan pengembangan profesionalisme yang relevan dengan tugas mereka sebagai guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan pada satuan pendidikan RA dan Madrasah.

Kriteria Peserta

1. Guru Tetap RA dan Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran;
  2. Berstatus PNS atau Bukan PNS;
  3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau D.IV;
  4. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada RA dan Madrasah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
  5. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I di tingkat nasional/ internasional, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai guru.


2. Kepala RA dan Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai kepala RA dan Madrasah;
  2. Berstatus PNS atau Guru tetap bagi yang Bukan PNS;
  3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau D.IV.
  4. Telah melaksanakan tugas sebagai kepala pada RA dan Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  5. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I di tingkat nasional/ internasional, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai guru/kepala satuan pendidikan.


3. Pengawas Sekolah pada Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah pada madrasah;
  2. Berstatus sebagai PNS;
  3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S1 atau D.IV;
  4. Telah melaksanakan tugas sebagai pengawas pada RA dan Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  5. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I sejenis di tingkat nasional/internasional;
  6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai pengawas satuan pendidikan.
  7. Calon yang diusulkan telah dikelompokan oleh Kepala Kanwil setempat sebagai pengawas sekolah pada madrasah, bukan pengawas PAI pada sekolah.


4. Laboran pada Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai laboran pada madrasah, memiliki SK pengangkatan sebagai laboran;
  2. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya D-3 dan keahlian laboran, tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan;
  3. Telah melaksanakan tugas sebagai laboran pada madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai laboran pada madrasah;


5. Pustakawan pada Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai pustakawan pada madrasah, memiliki SK pengangkatan sebagai pustakawan;
  2. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya D-3, tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan;
  3. Telah melaksanakan tugas sebagai pustakawan pada madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai pustakawan pada madrasah;
Untuk lengkapnya silahkan download pada link di bawah ini :

Link Download : 

Juknis PIP Madrasah Tahun Anggaran 2018

OSZ : Juknis PIP Madrasah Tahun Anggaran 2018

Dirjen Pendis Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Juknis PIP 2018 Madrasah Tahun 2018 berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 423 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal  22 Januari 2018 dan disampaikan melalui Surat Dirjen Pendis Nomor : 303/Dj.I/Dt.I.I.4/OT.01.3/02/2018 tanggal 28 Februari 2018. 

Penyaluran PIP Madrasah untuk tahun 2018 ini dilaksanakan langsung oleh tingkat pusat. dengan pelaksana teknis Subdit Kesiswaan. 

Penetapan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Sosial PIP tahun anggaran 2018 ditetapkan melalui Keputusan PPK Direktorat KSKK Madrasah dan disahkan oleh KPA dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Direktorat KSKK Madrasah melalui Subdit Kesiswaan menyediakan basis data hasil pemadanan data siswa madrasah (berbasis data EMIS) terhadap Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi yang dapat di akses oleh petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi mengkoordinasi verifikasi dan validasi elektronik secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mengakses database aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah;

3. PPK Direktorat KSKK Madrasah menetapkan daftar siswa madrasah penerima manfaat PIP melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam sesuai Form-PIP.01 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi elektronik yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi. 

Mekanisme Penukaran KIP Lama dengan KIP ATM 

Mekanisme penukaran KIP Lama dengan KIP ATM adalah sebagai berikut:

1. Siswa madrasah pemegang KIP Lama (KIP yang belum terintegrasi dengan Kartu ATM) yang ditetapkan lagi sebagai penerima PIP tahun 2018 wajib mengembalikan KIP-nya ke Madrasah dan diganti dengan KIP baru (KIP yang terintegrasi dengan Kartu ATM) yang akan diberikan oleh Bank Penyalur yang ditetapkan dan KIP tersebut disimpan di madrasah;

2. Kepala madrasah menyerahkan rekapitulasi data siswa yang telah menyerahkan KIP lama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat c.q. Kasi yang mengurusi pendidikan madrasah dengan melampirkan Form-PIP.02;

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merekapitulasi data siswa madrasah yang telah mengembalikan KIP untuk selanjutnya dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan Form- PIP.03;

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merekapitulasi data siswa madrasah yang telah mengembalikan KIP dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktorat KSKK Madrasah dengan melampirkan Form-PIP.04.

Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP Belanja Bantuan Sosial secara bertahap kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang dilampiri paling sedikit dengan:
a. surat keputusan penerima bantuan sosial;
b. daftar dan rekapitulasi penerima bantuan sosial;
c. naskah kontrak/perjanjian kerjasama penyaluran bantuan sosial antara PPK dan Bank/Pos Penyalur.

2. PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta IV;

3. Kepala KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Rekening Penyalur;

4. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta IV, PPK segera memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana bantuan ke rekening bank penerima bantuan paling lambat 30 hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Sosial ini dilakukan melalui tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
1. PPK membuka Rekening Penyalur atas nama KPA untuk menampung Dana Bantuan Sosial PIP;

2. PPK menyampaikan data penerima PIP yang sudah tervalidasi kepada bank penyalur untuk dilakukan pemetaan bank. Apabila data penerima yang disampaikan PPK kepada bank penyalur masih terdapat kekurangan dan/atau perbaikan, maka PPK akan memberitahukan kepada bank penyalur, dan PPK akan melengkapi dan/atau memperbaikinya;

3. PPK menetapkan daftar penerima manfaat PIP melalui Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA;

4. PPK melakukan pencairan dana bantuan sosial PIP melalui KPPN ke Rekening Penyalur;

5. Bank penyalur melakukan pemetaan rekening penerima dan/atau pembukaan rekening penerima di Kantor Cabang Bank Penyalur terdekat dengan lokasi penerima bantuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak data penerima lengkap diterima oleh bank penyalur. Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada PPK hasil pembukaan rekening penerima selambat-lambatnya 2 (dua) hari Kerja sejak pemetaan rekening penerima bantuan dan/atau pembukaan rekening penerima bantuan selesai;

6. Bank penyalur melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan / transfer dana bantuan dari rekening penyalur ke rekening penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana belanja bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening bank/pos penyalur;

7. SPPb dan DTT diterima bank penyalur tanpa ada potongan atau biaya apapun.

8. Untuk keperluan pemindahbukuan maka PPK akan menerbitkan SPPb dan DTT. Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada PPK proses pemindahbukuan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak dana bantuan dipindahbukukan;

9. Apabila saldo di rekening penyalur tidak mencukupi, maka bank penyalur tidak melakukan penyaluran dana bantuan ke rekening penerima;

10. Apabila terdapat perbedaan antara data pembukaan rekening dari bank penyalur dengan DTT dari PPK, maka bank penyalur akan meyalurkan dana bantuan ke rekening penerima setelah bank penyalur menerima perbaikan DTT dari PPK;

11. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana belanja bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening bank/pos penyalur penyaluran dana bantuan masih terdapat saldo atau sisa pada rekening penyalur, maka bank penyalur mentransfer seluruh saldo yang terdapat pada Rekening Penyalur ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Mekanisme Pengambilan Dana PIP

Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu tanda/identitas pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

2. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala madrasah/bendahara madrasah dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:  Surat Kuasa dari siswa penerima PIP yang bersangkutan (Form- PIP.05 dan 06);  Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.07);  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Bansos PIP secara kolektif (Form-PIP.08).  Fotokopi KTP Kepala Madrasah dan menunjukkan aslinya;  Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah definitif yang masih berlaku;  Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

3. Pengambilan secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk
mengakses ke bank penyalur, seperti:
1) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan
madrasah/tempat tinggal peserta didik;
2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan,
pegunungan, atau pedalaman;
3) jarak dan waktu tempuh relatif jauh. 

b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti:
1) biaya transportasi relatif besar;
2) armada transportasi terbatas.

c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung seperti:
1) sedang sakit;
2) sedang praktik kerja lapangan;
3) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;
4) hambatan lainnya yang tidak terduga.

Link Download : 

Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018


OSZ : Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018

Telah rilis Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui surat dari Dirjen Pendis Nomor :660/Dj. I/Dt.I.l.1/ PP 00 /04/2018 Tanggal 27 April 2018 tentang Pemberitahuan Terkait Juknis Penulisan Blangko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018 ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2161 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Madrasah Dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tujuan dan Manfaat : 

Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko ljazah dan SHUAMBN.
2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

Nilai Ijazah : 

Nilai Ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dengan bobot 50% dan nilai ujian dengan bobot 50%. Dengan ketentuan sebagai berikut;

1) Nilai rata-rata rapor MI adalah nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10 dan 11
2) Nilai rata-rata rapor MTs adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5
3) Nilai rata-rata rapor MA adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5
4) Nilai rata-rata rapor MTs atau MA yang menyelenggarakan SKS 4 (empat) semester adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2 dan 3
5) Nilai rata-rata rapor, dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan bilangan bulat tanpa angka desimal.
Contoh: 85,35 dibulatkan 85
6) Nilai Ujian adalah nilai hasil ujian tulis dan/ atau praktek tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. Nilai Ujian dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan bilangan bulat tanpa angka desimal.
Contoh: 80,68 dibulatkan 81
7) Nilai Ijazah, diisi angka dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan bilangan bulat disertai huruf.
Contoh: 87 (delapan tujuh)

Bagi sahabat yang membutuhkan filenya silahkan download langsung di link yang telah disediakan. 


Link Download : 


Back To Top