Kumpulan Juknis SIMSARPRAS Untuk RA, MI, MTs dan MA Tahun 2018

OSZ : Kumpulan Juknis SIMSARPRAS Update Tahun 2018

Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) yang dikelola oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Dirjen Pendis Kementerian Agama RI terus memperbaiki system pelayanan dan panduan atau juknis pengajuan proposal kini telah terperinci sesuai menu yang tersedia.

Dalam meningkatkan pelayanannya Website SIMSARPRAS membuat Kuesioner Evaluasi Penggunaan Web SIMSARPRAS untuk peningkatan pelayanan yang diisi oleh operator tingkat Madrasah/Lembaga, Kemenag Kab./Kota, dan Kemenag Provinsi. 

Website SIMSARPRAS : Klik Disini
ISI KUESIONER : Klik Disini 

Untuk mengunduh file Juknis Pengajuan Proposal silahkan klik di link yang telah disediakan : 










Semoga bermanfaat ...!!!
  

Petunjuk Teknis Anugrah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2018

OSZ : Petunjuk Teknis Anugrah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2018

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang merupakan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi persaingan global dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang bermutu memberikan sumbangan dalam menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Mengingat pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan madrasah yang berdedikasi dan berprestasi dalam meningkatkan profesinya, maka sudah sepantasnyalah kepada guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan diberikan penghargaan yang layak.

Sistem penghargaan dalam bentuk “Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah” perlu dilakukan secara ketat, transparan dan terukur, sehingga dapat memberi rasa kebanggaan yang dapat memotivasi para guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan untuk meningkatkan tugas-tugas profesinya, yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan era global yang berbasis keunggulan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah, peran guru dan tenaga kependidikan madrasah sangat penting dan strategis. Tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pemimpin, motivator dan supervisor serta mitra kerja sangat menentukan, dan oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan yang efektif. Selain itu, bagi mereka yang memiliki komitmen tinggi, kinerja yang bagus, prestasi dan inovasi untuk kemajuan RA dan Madrasah, selayaknyalah memperoleh pengakuan dan apresiasi dari semua pihak terkait, khususnya Kementerian Agama selaku instansi pembina dan pengguna. Hal ini penting agar semangat kerja, kreativitas, dedikasi dan komitmen serta kinerja mereka dapat terus terpelihara dan meningkat dari waktu ke waktu.

Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah tingkat nasional ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada mereka yang memiliki dedikasi, kompetensi, kinerja dan prestasi tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan potensi peserta didik/masyarakat, pengembangan satuan pendidikan dan pengembangan profesionalisme yang relevan dengan tugas mereka sebagai guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan pada satuan pendidikan RA dan Madrasah.

Kriteria Peserta

1. Guru Tetap RA dan Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran;
  2. Berstatus PNS atau Bukan PNS;
  3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau D.IV;
  4. Telah melaksanakan tugas sebagai guru pada RA dan Madrasah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
  5. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I di tingkat nasional/ internasional, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai guru.


2. Kepala RA dan Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai kepala RA dan Madrasah;
  2. Berstatus PNS atau Guru tetap bagi yang Bukan PNS;
  3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau D.IV.
  4. Telah melaksanakan tugas sebagai kepala pada RA dan Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  5. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I di tingkat nasional/ internasional, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai guru/kepala satuan pendidikan.


3. Pengawas Sekolah pada Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah pada madrasah;
  2. Berstatus sebagai PNS;
  3. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya S1 atau D.IV;
  4. Telah melaksanakan tugas sebagai pengawas pada RA dan Madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  5. Belum pernah mendapatkan penghargaan/apresiasi peringkat/juara I sejenis di tingkat nasional/internasional;
  6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai pengawas satuan pendidikan.
  7. Calon yang diusulkan telah dikelompokan oleh Kepala Kanwil setempat sebagai pengawas sekolah pada madrasah, bukan pengawas PAI pada sekolah.


4. Laboran pada Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai laboran pada madrasah, memiliki SK pengangkatan sebagai laboran;
  2. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya D-3 dan keahlian laboran, tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan;
  3. Telah melaksanakan tugas sebagai laboran pada madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama melaksanakan tugas sebagai laboran pada madrasah;


5. Pustakawan pada Madrasah
  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai pustakawan pada madrasah, memiliki SK pengangkatan sebagai pustakawan;
  2. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya D-3, tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan;
  3. Telah melaksanakan tugas sebagai pustakawan pada madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai pustakawan pada madrasah;
Untuk lengkapnya silahkan download pada link di bawah ini :

Link Download : 

Juknis PIP Madrasah Tahun Anggaran 2018

OSZ : Juknis PIP Madrasah Tahun Anggaran 2018

Dirjen Pendis Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Juknis PIP 2018 Madrasah Tahun 2018 berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 423 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal  22 Januari 2018 dan disampaikan melalui Surat Dirjen Pendis Nomor : 303/Dj.I/Dt.I.I.4/OT.01.3/02/2018 tanggal 28 Februari 2018. 

Penyaluran PIP Madrasah untuk tahun 2018 ini dilaksanakan langsung oleh tingkat pusat. dengan pelaksana teknis Subdit Kesiswaan. 

Penetapan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Sosial PIP tahun anggaran 2018 ditetapkan melalui Keputusan PPK Direktorat KSKK Madrasah dan disahkan oleh KPA dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Direktorat KSKK Madrasah melalui Subdit Kesiswaan menyediakan basis data hasil pemadanan data siswa madrasah (berbasis data EMIS) terhadap Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi yang dapat di akses oleh petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi mengkoordinasi verifikasi dan validasi elektronik secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mengakses database aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah;

3. PPK Direktorat KSKK Madrasah menetapkan daftar siswa madrasah penerima manfaat PIP melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam sesuai Form-PIP.01 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi elektronik yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi. 

Mekanisme Penukaran KIP Lama dengan KIP ATM 

Mekanisme penukaran KIP Lama dengan KIP ATM adalah sebagai berikut:

1. Siswa madrasah pemegang KIP Lama (KIP yang belum terintegrasi dengan Kartu ATM) yang ditetapkan lagi sebagai penerima PIP tahun 2018 wajib mengembalikan KIP-nya ke Madrasah dan diganti dengan KIP baru (KIP yang terintegrasi dengan Kartu ATM) yang akan diberikan oleh Bank Penyalur yang ditetapkan dan KIP tersebut disimpan di madrasah;

2. Kepala madrasah menyerahkan rekapitulasi data siswa yang telah menyerahkan KIP lama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat c.q. Kasi yang mengurusi pendidikan madrasah dengan melampirkan Form-PIP.02;

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merekapitulasi data siswa madrasah yang telah mengembalikan KIP untuk selanjutnya dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan Form- PIP.03;

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merekapitulasi data siswa madrasah yang telah mengembalikan KIP dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktorat KSKK Madrasah dengan melampirkan Form-PIP.04.

Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP Belanja Bantuan Sosial secara bertahap kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang dilampiri paling sedikit dengan:
a. surat keputusan penerima bantuan sosial;
b. daftar dan rekapitulasi penerima bantuan sosial;
c. naskah kontrak/perjanjian kerjasama penyaluran bantuan sosial antara PPK dan Bank/Pos Penyalur.

2. PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta IV;

3. Kepala KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Rekening Penyalur;

4. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta IV, PPK segera memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana bantuan ke rekening bank penerima bantuan paling lambat 30 hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Sosial ini dilakukan melalui tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
1. PPK membuka Rekening Penyalur atas nama KPA untuk menampung Dana Bantuan Sosial PIP;

2. PPK menyampaikan data penerima PIP yang sudah tervalidasi kepada bank penyalur untuk dilakukan pemetaan bank. Apabila data penerima yang disampaikan PPK kepada bank penyalur masih terdapat kekurangan dan/atau perbaikan, maka PPK akan memberitahukan kepada bank penyalur, dan PPK akan melengkapi dan/atau memperbaikinya;

3. PPK menetapkan daftar penerima manfaat PIP melalui Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA;

4. PPK melakukan pencairan dana bantuan sosial PIP melalui KPPN ke Rekening Penyalur;

5. Bank penyalur melakukan pemetaan rekening penerima dan/atau pembukaan rekening penerima di Kantor Cabang Bank Penyalur terdekat dengan lokasi penerima bantuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak data penerima lengkap diterima oleh bank penyalur. Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada PPK hasil pembukaan rekening penerima selambat-lambatnya 2 (dua) hari Kerja sejak pemetaan rekening penerima bantuan dan/atau pembukaan rekening penerima bantuan selesai;

6. Bank penyalur melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan / transfer dana bantuan dari rekening penyalur ke rekening penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana belanja bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening bank/pos penyalur;

7. SPPb dan DTT diterima bank penyalur tanpa ada potongan atau biaya apapun.

8. Untuk keperluan pemindahbukuan maka PPK akan menerbitkan SPPb dan DTT. Selanjutnya bank penyalur memberitahukan kepada PPK proses pemindahbukuan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak dana bantuan dipindahbukukan;

9. Apabila saldo di rekening penyalur tidak mencukupi, maka bank penyalur tidak melakukan penyaluran dana bantuan ke rekening penerima;

10. Apabila terdapat perbedaan antara data pembukaan rekening dari bank penyalur dengan DTT dari PPK, maka bank penyalur akan meyalurkan dana bantuan ke rekening penerima setelah bank penyalur menerima perbaikan DTT dari PPK;

11. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana belanja bantuan sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening bank/pos penyalur penyaluran dana bantuan masih terdapat saldo atau sisa pada rekening penyalur, maka bank penyalur mentransfer seluruh saldo yang terdapat pada Rekening Penyalur ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Mekanisme Pengambilan Dana PIP

Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu tanda/identitas pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

2. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala madrasah/bendahara madrasah dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:  Surat Kuasa dari siswa penerima PIP yang bersangkutan (Form- PIP.05 dan 06);  Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.07);  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Bansos PIP secara kolektif (Form-PIP.08).  Fotokopi KTP Kepala Madrasah dan menunjukkan aslinya;  Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah definitif yang masih berlaku;  Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

3. Pengambilan secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk
mengakses ke bank penyalur, seperti:
1) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan
madrasah/tempat tinggal peserta didik;
2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan,
pegunungan, atau pedalaman;
3) jarak dan waktu tempuh relatif jauh. 

b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti:
1) biaya transportasi relatif besar;
2) armada transportasi terbatas.

c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung seperti:
1) sedang sakit;
2) sedang praktik kerja lapangan;
3) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;
4) hambatan lainnya yang tidak terduga.

Link Download : 

Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018


OSZ : Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018

Telah rilis Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui surat dari Dirjen Pendis Nomor :660/Dj. I/Dt.I.l.1/ PP 00 /04/2018 Tanggal 27 April 2018 tentang Pemberitahuan Terkait Juknis Penulisan Blangko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Petunjuk Penulisan Blanko Ijazah & SHUAMBN MI, MTs, MA Tahun Pelajaran 2017/2018 ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2161 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Madrasah Dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tujuan dan Manfaat : 

Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko ljazah dan SHUAMBN.
2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

Nilai Ijazah : 

Nilai Ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dengan bobot 50% dan nilai ujian dengan bobot 50%. Dengan ketentuan sebagai berikut;

1) Nilai rata-rata rapor MI adalah nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10 dan 11
2) Nilai rata-rata rapor MTs adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5
3) Nilai rata-rata rapor MA adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5
4) Nilai rata-rata rapor MTs atau MA yang menyelenggarakan SKS 4 (empat) semester adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2 dan 3
5) Nilai rata-rata rapor, dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan bilangan bulat tanpa angka desimal.
Contoh: 85,35 dibulatkan 85
6) Nilai Ujian adalah nilai hasil ujian tulis dan/ atau praktek tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. Nilai Ujian dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan bilangan bulat tanpa angka desimal.
Contoh: 80,68 dibulatkan 81
7) Nilai Ijazah, diisi angka dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan bilangan bulat disertai huruf.
Contoh: 87 (delapan tujuh)

Bagi sahabat yang membutuhkan filenya silahkan download langsung di link yang telah disediakan. 


Link Download : 


Download Juknis BOS Madrasah - Kemenag Tahun 2018

OSZ : Download Juknis BOS Madrasah - Kemenag Tahun 2018

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Maka dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018, maka dibuatlah petunjuk teknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 451 Tahun 2018 Tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah pada tahun 2018 masih tetap seperti tahun sebelumnya, yakni dihitung berdasarkan jumlah siswa di madrasah tersebut dengan penghitungan:
Rp. 800.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Rp. 1.000.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Rp. 1.400.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Aliyah (MA)

Untuk detailnya mengenai Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 silahkan sahabat download saja filenya langsung dari link yang kami sediakan. 

Link Download : 

Juknis Pembayaran TPG Guru Madrasah Tahun 2018

OSZ : Juknis Pembayaran TPG Guru Madrasah Tahun 2018

Akhirnya TPG Guru Madrasah Tahun 2018 bisa dicairkan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan SK Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2017 dan baru dirilis pada bulan Maret 2018. 

Pada Juknis TPG Guru Madrasah Tahun 2018 terdapat  5 pokok pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab II Besaran dan Sumber Dana
Bab III Penerima Tunjangan Profesi Guru
Bab IV Pembayaran Tunjangan Profesi
Bab V Penutup

Berikut Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 










Bagi sahabat yang mau download file silahkan download langsung pada link yang telah disediakan. Semoga bermanfaat !

Link Download : 

Petunjuk Teknis Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018


OSZ : Petunjuk Teknis Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018

Petunjuk teknis ini disusun dalam rangka memberikan arahan dan pedoman secara teknis bagi panitia UN di tingkat provinsi, kota/kab, dan sekolah, sehingga data yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas dan aksesbilitas, akuntabilitas serta kredibilitas sistim Ujian Nasional.

Petunjuk teknis ini mencakup: 
(1) Pendahuluan, 
(2) Penjelasan Umum, 
(3) Tugas dan tanggungjawab, 
(4) Mekanisme, dan 
(5) Jadwal pendataan.

Bagi sahabat yang membutuhkan filenya silahkan download langsung di link yang telah disediakan. Semoga sukses dan lancar Ujian Nasional di tahun pelajaran ini. Semoga bermanfaat...!!!


Link Download : 

Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS Tahun 2017

OSZ : Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS Tahun 2017

Alhamdulillah kabar gembira bagi guru-guru RA/Madrasah Bukan PNS telah terbit juknis Tufung untuk tahun ini yaitu Keputusan Dirjen Pendis No. 7331 tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS Tahun 2017. 

Sasaran / Penerima STF-GBPNS Tahun 2017 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut : 
  1. Berstatus sebagai guru RA/Madrasah 
  2. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain. 
  3. Aktif mengajar dan terdaftar di Program SIMPATIKA
  4. Memiliki Nomor NPK atau NUPTK
  5. Berstatus sebagai GURU TETAP pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama (negeri & swasta). Guru Satminkal di Madarasah Swasta SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan. Guru Satminkal di Madrasah Negeri SK Pengangkatan oleh Kepala Kemenag Kab./Kota atau Kepala Madrasah Negeri guru bersangkutan.

Berkas yang harus ada bagi guru yang diusulkan menjadi penerima STF-GBPNS Tahun 2017
  1. Bukti keaktifan status mengajar dan nama identitas PTK berupa printout format S25a dan atau kartu PTK yang tercetak secara digital melalui SIMPATIKA. 
  2. SK sebagai guru tetap (dari Ketua Yayasan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Madrasah Negeri )
  3. Surat Keterangan Mengajar yang dilampiri dengan jadwal mengajar. 
  4. Fotocopi Ijazah S1 / D4 (bagi yang memiliki) 
  5. Surat Pernyataan Kinerja 
 Untuk lebih detilnya silahkan sahabat download saja pada link yang telah saya sediakan.

Link Download 
DOMPET DHUAFA OSZ

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN Tingkat MI, MTs dan MA Tahun Pelajaran 2016/2017


Telah terbit Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) Tahun Pelajaran 2016/2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2094 Tahun 2017. 

Pada Juknis ini, terdapat dua format blanko pengisian untuk Ijazah dengan Kurikulum 2013 dan blanko Ijazah dengan Kurikulum 2006 (KTSP)

Biar lebih jelas dan lengkap silahkan download saja di link yang telah saya sediakan. Semoga bermanfaat... :)

Link Download : 
DOMPET DHUAFA OSZ

Download Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2017

OSZ : Download Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2017

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

Berdasarkan sumber data Education Management Information System (EMIS) untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Madrasah Ibtidaiyah mencapai angka 12,93%, Madrasah Tsanawiyah mencapai angka 23,54% dan Madrasah Aliyah mencapai angka 9,75%.

Melalui program kerja pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah untuk 49.337 madrasah yang dialokasikan pada anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2017, diharapkan anggaran yang besar tersebut dapat meningkatkan layanan mutu pendidikan di madrasah.

Pelaksanaan program BOS melalui APBN yang alokasi anggarannya tidak sedikit ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pelaksana baik di satuan kerja Kementerian Agama maupun madrasah swasta, sehingga diperlukan regulasi dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program BOS tahun 2017. Dengan adanya PMK Nomor 173/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, lebih memudahkan mekanisme pencairan dikarenakan lebih fleksibel dalam tahapan pencairan dan penyederhanaan bentuk surat pertanggungjawaban dana BOS.

Bagi sahabat OSZ yangmembutuhkan filenya secara lengkap, silahkan download saja pada link yang telah disediakan. Semoga bermanfaat !!

Link Download : 


 Lanjutin bacanya...... :) 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :
  1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta. 
  2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri. 
  3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.
Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1. Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
2. Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun 
3. Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Untuk Siswa Madrasah Tahun 2017


OSZ : Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Untuk Siswa Madrasah Tahun 2017

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 481 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2017 bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anak untuk mau kembali bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) perlu diatur petunjuk teknis program dimaksud sehingga penyaluran dana bantuan dapat tepat sasaran. 

Bagi sahabat OSZ semua yang membutuhkan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2017 silahkan download pada link yang telah saya sediakan. Semoga bermanfaat... :)

Link Download : 




Download Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah Tahun 2017


OSZ : Download Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah Tahun 2017

Telah terbit Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7394 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. 

Dengan dikeluarkannya SK Dirjen Pendis No.7394 Tahun 2016 ini berimbas pada sistem yang ada pada SIMPATIKA yang selama ini menjadi prasyarat untuk pencairan Tunjangan Profesi Guru di Madrasah. Saat ini SIMPATIKA pusat sedang melakukan Proses pemutakhiran SIMPATIKA yang dijadwalkan pada Hari Selasa tanggal 4 April 2017 mulai pk. 18.00 WIB hingga Hari Minggu tanggal 9 April 2017. Selama proses pemutakhiran berlangsung proses transaksi S25, SKMT dan SKBK akan ditutup sementara waktu.

"Kami himbau kepada pengguna SIMPATIKA khususnya para Guru dan Pengawas, selama masa pemutakhiran ini untuk mempelajari lebih lengkap Juknis TPG 2017 sebagai dasar pengelolaan TPG Kemenag yang tersistem melalui SIMPATIKA selama periode 2017 ini.", Admin Pusat mengatakan melalui akun facebook resmi SIMPATIKA. 

Bagi sahabat OSZ  yang ingin mempelajarinya silahkan download pada link yang telah disediakan. Semoga bermanfaat.. :)

Link Download : 
DOMPET DHUAFA OSZ

Download Pedoman PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017


Pedoman PPDB yang disusun untuk tahun ajaran 2016 – 2017 mengacu pada Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah.

Data PPDB dari berbagai madrasah di Indonesia sangat berkaitan erat dengan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Masyarakat Madrasah, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pendirian madrasah baru. Untuk itu, dalam pedoman ini dijelaskan tugas dan tanggungjawab mulai dari madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Pendidikan Madrasah dalam pelaksanaan PPDB setiap tahun pelajaran baru. Laporan PPDB dari masing-masing unit terkait sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan madrasah berikutnya.

Link Download : 

Download Juknis Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS Tahun 2016

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 1029 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/ Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF GBPNS) Tahun 2016 adalah untuk meningkatkan :
1. Kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah;
2. Motivasi dan Kinerja Guru dalam melaksanakan tugasnya, dan 
3. Kesejahteraan Guru RA/ Madrasah Bukan PNS

Jumlah Dana Subsidi yang akan diterima oleh guru adalah sebesar Rp. 250.000, / bulan atau sama dengan Rp. 3.000.000,- dalam setahun. Subsidi ini berlaku untuk satu tahun terhitung bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan). 

Untuk lebih jelasnya dan lengkap silahkan download di link di bawah ini : 

Link Download :

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016 bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anak untuk mau kembali bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah. Juknis ini merupakan dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan perlu diatur petunjuk perencanaan, pelaksanaan dan monev program dimaksud. 

Untuk lebih jelasnya silahkan download di Link berikut :


PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MAN INSAN CENDEKIA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MAN INSAN CENDEKIA TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MAN INSAN CENDEKIA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sebuah satuan pendidikan adalah kegiatan yang amat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menjaring calon peserta didik yang berpotensi. Demikian halnya bagi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, proses PPDB dijadikan sarana untuk menjaring calon peserta didik yang berpotensi ditinjau dari sisi akademik, kepribadian, keimanan, dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal di madrasah dengan sistem berasrama.

Penerimaan peserta didik baru MAN Insan Cendekia tahun pelajaran 2016/2017 diharapkan dapat menjaring peserta didik yang berpotensi, yang dapat dilihat dari beberapa indikator: potensi dasar peserta didik, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi, kemampuan adaptasi, daya juang, dan kepribadian yang baik serta tes akademik yang meliputi tes bidang studi: Matematika, IPA/IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, dan Bahasa Arab.

Proses seleksi memperhatikan kemudahan pemberian akses dan kesempatan bagi calon peserta didik dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kuota peserta didik MAN Insan Cendekia tahun ajaran 2016/2017 pada 17 MAN Insan Cendekia adalah berjumlah 1728 siswa. Pelaksanaan PPDB MAN Insan Cendekia dilakukan secara nasional.

Untuk terlaksananya PPDB MAN Insan Cendekia yang selektif, berkualitas dan akuntabel perlu disusun suatu Petunjuk Teknis yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PPDB MAN Insan Cendekia tahun ajaran 2016/2017.
Untuk download Juknisnya klik di sini : Juknis PPDB MAN Insan Cendekia tahun ajaran 2016/2017 



1 Informasi dan Sosialisasi PPDB : Februari s.d. Maret 2016
2 Pendaftaran (online) : 1 Maret s.d. 1 April 2016
3 Seleksi Berkas :  3 Maret s.d. 20 April 2016
4 Pengumuman Peserta Tes :  29 April 2016
5 Pelaksanaan Tes : 14 Mei 2016
6 Pengumuman Kelulusan : 14 Juni 2016
7 Daftar Ulang : 14 Juni s.d. 30 Juni 2016
8 Awal Masuk Asrama : 17 Juli 2016

Biaya PPDB
Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan PPDB MAN Insan Cendekia ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Download Cepat Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2016

Download Cepat Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2016

Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2016

Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2016 berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Bagi Guru Madrasah

Dalam Juknis ini disampaikan mengenai : 
  1. Kriteria
  2. Ketentuan Mekanisme 
  3. Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru
  4. Prosedur Pembayaran 
  5. Prinsip Pembayaran 
  6. Waktu Pelaksanaan Pembayaran 
  7. Simpatika
  8. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran 
  9. Perpajakan 
  10. Pengendalian 
  11. Pelaporan dan Evaluasi
  12. Pengawasan 
  13. Sanksi
  14. Pengaduan Masyarakat 
 Untuk lebih jelasnya Download Cepat Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2016 di link di bawah ini :


Link Download : 

Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2016
Back To Top